Kasus Pembungkaman Pers dan Konflik Berdarah

Masalah pembatasan kebebasan Pers, adalah sebuah masalah kemanusiaan yang tidak pernah bisa diselesaikan tanpa ada konflik. Entah sudah berapa banyak Jurnalis yang dihilangkan dan dibunuh gara-gara mereka mengkritik pemerintah ataupun rezim yang berkuasa.

Kita sebagai negara yang pernah memiliki Rezim yang Otoriter tentu tau bagaimana menakutkannya pemerintah apabila mereka tidak terima dikritik. Sekali salah bicara, kau akan diculik dan dibunuh.

Namun nampaknya, hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus di seluruh penjuru dunia yang sifatnya serupa. Bahkan, dikarenakan tulisan-tulisan itu sangat sensitif menyinggung pemerintah, beberapa media di blokir dan tulisannya dihapus. Dan apabila tulisan serupa ditulis, terkadang akan ada hukum pidana yang akan menyeret siapa saja yang menulisnya.

Yah, secara tekhnis, artinya adalah Jika kau menulis kritik pada pemerintah, kau akan dibunuh.

Namun taukah kamu? Ada sebuah perpustakaan yang berisi tulisan-tulisan terlarang dari para Jurnalis dari seluruh penjuru dunia? Tulisan yang di banned dari negaranya namun masih bisa dilihat di sebuah perpustakaan Khusus dan rahasia. Perpustakaan yang tidak diketahui pemerintah namun merupakan grand hall yang menyimpan berbagai macam permasalahan tabu dari seluruh belahan bumi. Perpustakaan tersebut bernama The Uncensored Library, Terletak di sebuah negeri tanpa bendera. Negeri dimana pembatasan Pers benar-benar tidak berlaku.

Kasus pembungkaman Pers

Sebelum kuberitahu lebih jauh tentang The Uncensored Library, mari kita singgung sebentar kasus-kasus pembungkaman kebebasan pers yang ada di dunia.

Kasus Jurnalis Pengkritik Pangeran Arab Saudi.

Arab Saudi memang tidak mengizinkan media independen. Terlepas dari kampanyenya yang bertajuk reformasi, Mohammad bin Salman (Anak Raja Salman) telah melakukan berbagai penindasan pers sejak pelantikannya sebagai putra mahkota (Pangeran) pada Juni 2017.

Jumlah dari Jurnalis Resmi dan Jurnalis Freelance yang ditahan telah meningkat sebanyak tiga kali lipat sejak awal 2017. Sebagian besar ditahan secara paksa dan kemudian disiksa. Hal itu disebabkan oleh tulisan mereka sendiri.

Jurnalis yang menyuarakan kritik atau menganalisis masalah politik dalam negeri dapat dipecat atau ditahan di bawah ketentuan hukum pidana, hukum terorisme, atau kejahatan Cyber atas tuduhan penistaan ​​agama dengan klasifikasi :  Menghina Agama, Menghasut Masyarakat, Membahayakan persatuan nasional, Melukai persatuan nasional, atau Menjatuhkan citra atau reputasi raja dan negara.

Setiap orang dilarang membicarakan tentang politik, bahkan di jejaring sosial. Pihak berwenang menjaga wartawan Saudi di bawah pengawasan ketat (bahkan ketika mereka berada di luar negeri). Seperti Kasus yang dialami oleh Jamal Khasoggi.

(Jamal Khashoggi)

Jamal Khashoggi adalah seorang jurnalis Arab Saudi. Dia adalah seorang manajer umum dan pemimpin redaksi Al-Arab News Channel. Dia juga menjabat sebagai editor untuk surat kabar Arab Saudi Al Watan. Khashoggi melarikan diri dari Arab Saudi pada September 2017 dan pergi ke Amerika Serikat setelah tulisannya tiba-tiba di cancel dan akun twitternya diblokir.

Di Amerika Serikat ia bekerja sebagai Kolumnis (orang yang berkerja sebagai penulis tetap koran atau majalah) untuk The Washington Post. Khashoggi adalah seorang kritikus tajam terhadap beberapa kebijakan pangeran mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman dan mengecam serius penagkapan para wartawan.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Khashoggi pergi ke konsulat Saudi di Istanbul Turki, demi mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk pernikahannya yang akan segera dilakukan. Dia dibunuh di dalam kompleks konsulat setelah 15 orang membawanya dan menyiksanya. Konon kabarnya, dia dihilangkan dengan cara dimutilasi dan jenazahnya dimasukkan ke cairan asam sebelum cairan itu dibuang ke sungai.

Pembunuhan ini awalnya disangkal oleh pemerintah Arab Saudi, namun pada akhirnya diakui. Muhammad Bin Salman (Putra Mahkota/Pangeran) menerima tanggung jawab politik atas kematian Khashoggi tetapi sampai hari ini dia menyangkal telah memerintahkan pembunuhan tersebut.

Kasus Censorship di Rusia

Sejak protes kepada rezim meluas pada Desember 2011, pemerintah Rusia memperketat pengawasan kepada para jurnalis kritis. Pemerintah kala itu, memperkenalkan kebijakan Blacklist situs tanpa peringatan. Dahulu, pemblokiran situs hanya bisa dilakukan setelah adanya pengadilan. Namun semenjak kebijakan baru itu diterapkan, semua tidak lagi. Akibatnya, Setiap tahun lusinan orang dijatuhi hukuman pidana karena aktivitas online mereka. Bahkan "Like" (Facebook) di postingan yang salah dapat membuat seseorang dipenjara. (Anjirr)

Pada saat yang sama, negara telah mengembangkan tekhnologi untuk mengawasi pergerakan massa yang sistematis, yang bertujuan mencegah komunikasi anonim atau terenkripsi (Mungkin maksudnya, apabila kita akses sesuatu pake VPN, masih bisa dilacak)

Pendataan seluruh warga negara Rusia diwajibkan secara hukum agar dapat disimpan secara eksklusif di server arsip negara. Layanan jaringan bisnis Amerika Serikat LinkedIn, batal memindahkan servernya ke jaringan network Rusia karena pemerintah memutuskan memblokir situsnya pada November 2016.

Upaya untuk melarang penggunaan Telegram kepada seluruh masyarakat gagal secara spektakuler pada musim semi 2018. (Telegram merupakan media chatting yang termasuk paling aman karena fitur enkripsinya)

“Hukum internet kedaulatan” milik Rusia ini, membawa penyensoran internet ke tingkat yang baru : pemerintah berusaha untuk mendapatkan kendali atas infrastruktur web dan (jika perlu) dapat memutus internet Rusia dari jaringan web di seluruh dunia.

(Yulia Berezovskaia)

Yulia Berezovskaia adalah pemimpin redaksi dari situs grani.ru, salah satu dari banyak situs web yang diblokir oleh pemerintah Rusia. grani.ru adalah sumber berita populer yang membahas kegiatan protes, persidangan bertajuk politik dan aktivisme masyarakat sipil.

Situs web tersebut sering melaporkan peristiwa selama konflik Ukraina pada bulan Februari sampai Maret 2014, ada juga laporan tentang protes "EuroMaidan" (Nama dari aksi unjuk  rasa dan kerusuhan) di Kiev, dan berita-berita lain yang dianggap sebagai  hal yang terlalu sensitif apabila disebarkan.

Pada 13 Maret 2014 grani.ru diblokir oleh pemerintah Rusia. Itu adalah salah satu media internet pertama yang dilarang di bawah aturan yang disebut undang-undang Lugovoy. Undang-undang yang memungkinkan kantor jaksa agung dan Kominfo untuk memblokir konten apa pun yang mereka anggap sebagai konten "ekstremis" tanpa harus melewati persidangan kasus.

Teror Kepada Para Blogger Vietnam

Karena sebagian besar Media mainstream Vietnam dikontrol oleh rezim pemerintahannya yang Komunis, satu-satunya sumber informasi yang berdiri secara independen tanpa campur tangan pemerintah adalah blogger dan Freelance.

Mereka sering menjadi sasaran penganiayaan fisik dari polisi berpakaian preman. Untuk mencari kesalahan mereka, rezim menjerat para Blogger dan Freelance  yang menuliskan kritik terhadap pemerintah dengan pasal 79 dan 88 KUHP Vietnam. di mana dalam pasal tersebut disebutkan : "kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah" dan "Propaganda anti-negara" dapat dihukum dengan hukuman penjara yang sagat lama.

Hal ini menyebabkan Tingkat teror terhadap para penulis independen meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. Banyak Blogger dan Jurnalis lepas yang dipecat dan dipenjara hanya karena tulisan mereka.

Ketika warga Vietnam semakin gencar bermedia sosial, pihak berwenang sudah membentuk tim penanganan kejahatan digital terhadap Negara. Pada bulan Desember 2017, militer mengumumkan keberadaan Departemen Perang Cyber Militer dengan jumlah personil 10.000 orang. yang bertugas membela kedaulatan rezim dan mengincar para blogger pembangkang. (Uhh.. Terima kasih bapak Jokowi karena tidak membentuk departemen Cyber berpersonil 10.000 orang untuk menciduk para blogger Indonesia =.=).

Di bawah undang-undang kejahatan dunia maya yang baru (yang mulai berlaku pada tahun 2019). Platform online asing diharuskan untuk menyimpan data pengguna Vietnam mereka di server di Vietnam dan menyerahkannya kepada pihak berwenang ketika diperlukan.

Vietnam mencoba segalanya untuk menjaga kebenaran dari jangkauan masyarakat. Sistem pembatasan dan propaganda pemerintah seakan membuat labirin yang sesulit mungkin bagi warganya agar mereka tidak dapat menemukan Informasi yang paling benar.

(Nguyen Van Dai)

Nguyen Van Dai adalah seorang pengacara HAM di Vietnam. Dia juga merupakan seorang  aktivis demokrasi dan blogger.

Pada tahun 2006 ia mendirikan Komite Hak Asasi Manusia di Vietnam, untuk memperjuangkan pemberdayaan masyarakat awan melalui cara hukum. Saat bekerja dengan Komite Hak Asasi Manusia, Dai melakukan perjalanan mengajari mahasiswa hukum dan pembela HAM tentang mekanisme pelaporan hak asasi manusia.

Dia ditangkap pada Maret 2007 dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan empat tahun lagi dalam tahanan rumah. Pada Mei 2013 Dai kemudian mendirikan "Persaudaraan untuk Demokrasi" dan menyelenggarakan serangkaian forum hak asasi manusia.

Dia ditangkap lagi pada 16 Desember 2015 dan didakwa karena "melakukan propaganda melawan negara." Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menghadiahkan Dai pada tanggal 5 April 2017 dengan penghargaan Hak Asasi Manusia 2017 dari Asosiasi Hakim Jerman ketika dia masih di penjara. Pada April 2018 Dai dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan tambahan 5 tahun tahanan rumah tetapi kemudian dibebaskan dan diasingkan ke Jerman.

Sampai sekarang, Dai masih aktif menulis topik-topik yang berkaitan dengan kebebasan pers di Vietnam.

Tulisan Berharga Nyawa para Jurnalis Mexico

Meskipun tidak dalam masa perang, Meksiko adalah salah satu negara paling mematikan di dunia bagi jurnalis dan bahkan melampaui Suriah. Kong-Kalikong antara pejabat dan organisasi kejahatan terorganisir menimbulkan ancaman besar terhadap keselamatan jurnalis dan melumpuhkan sistem peradilan di semua tingkatan.

Jurnalis yang meliput kisah-kisah politik sensitif atau kejahatan terorganisir diperingatkan, diancam, dan sering ditembak mati begitu saja. Yang lainnya diculik dan tidak pernah terlihat lagi.

Tahun-tahun setelah 2006, ketika Presiden Felipe Calderón menyatakan "perang melawan narkoba," rekor pembunuhan dan penghilangan wartawan meningkat. Menimbulkan berbagai macam kepanikan dan rasa teror untuk para jurnalis.  Beberapa melarikan diri ke luar negeri sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, sementara yang lain memilih untuk diam karena sadar akan konsekwensi yang bisa terjadi.

Andrés Manuel López Obrador, yang dilantik sebagai presiden pada Desember 2018, telah berjanji untuk menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas nomor satu. Tetapi harapan awal bahwa Meksiko akhirnya bisa membebaskan diri dari spiral kekerasan belum terpenuhi.

Pembunuhan dua jurnalis terkemuka Meksiko pada tahun 2017 masih belum terpecahkan hingga saat ini:

Miroslava Breach adalah seorang jurnalis yang dikenal karena laporannya tentang pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan narkoba dan korupsi pemerintah. Dia terbunuh pada 23 Maret 2017 setelah dia menghubungkan seorang kandidat walikota ke Sinaloa Cartel (salah satu gembong narkoba), menyebabkan kandidat walikota itu kalah dalam pemilihan. Miroslava Breach Berusia 54, dan merupakan ibu tunggal dari dua anak.

Javier Valdez adalah seorang jurnalis dan pendiri dari surat kabar mingguan Riodoce, yang didedikasikan untuk meliput kejahatan dan korupsi di Sinaloa, salah satu provinsi paling kejam di Meksiko. Dia juga penulis beberapa buku tentang perdagangan narkoba. Valdez terbunuh pada 23 Mei 2017. Dia berusia 50 tahun.

(Javier Valdez)

Jumlah pekerja media yang terbunuh di Meksiko terus menjadi yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2019 saja, 10 wartawan Meksiko terbunuh karena pekerjaan mereka. Rafael Murúa Manríquez

• Jesús Eugenio Ramos Rodríguez
• Santiago Barroso
• Telésforo Santiago Enríquez
• Francisco Romero Díaz
• Norma Sarabia Garduza
• Omar Iván Camacho Mascareño
• Rogelio Barragán Pérez
• Jorge Celestino Ruiz Vázquez
• Nevith Condés Jaramillo

Penjara seumur Hidup Di Mesir

Mesir merupakan penjara jurnalis terbesar di dunia. Disini, Beberapa jurnalis yang ditahan menghabiskan bertahun-tahun dibalik jeruji tanpa dituntut atau diadili. Sisanya, telah dijatuhi hukuman penjara yang lama atau bahkan penjara seumur hidup dalam persidangan massal yang sistemnya tidak bisa disebut benar.

Pihak berwenang telah melakukan perburuan sejak 2013 terhadap jurnalis yang dicurigai mendukung Muslim radikal dan telah mengendalikan pemecatan/pemberhentian di media. Yang mana sekarang sistemnya dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh negara, badan intelijen atau perusahaan yang dekat dengan pemerintah.

Internet adalah satu-satunya tempat yang tersisa di mana informasi yang dilaporkan secara independen dapat bersirkulasi hingga taraf tertentu. Sayangnya lebih dari 500 situs web sudah diblokir dan semakin banyak orang ditangkap karena postingan jejaring sosial mereka.

Hukum yang semakin kejam melegalkan banyak penindasan. Misalnya, wartawan diwajibkan atas alasan keamanan nasional untuk melaporkan hanya versi resmi serangan "teroris" (Versi resmi tentu saja yang diinginkan pemerintah untuk dipublish, bukan yang sebenarnya).

Pengkritikan juga tidak boleh dilakukan oleh media kepada pemerintah. Termasuk didalamnya adalah bahasan perihal subjek ekonomi. Orang yang menulis tentang Inflasi dan Korupsi, dapat dihukum penjara.

....

Sejak tahun 2013 portal berita Mada Masr telah melaporkan masalah korupsi dan keamanan dengan pembawaan berita yang sangat kritis terhadap pemerintah. Mada Masr merupakan situs web berita profesional terakhir yang melaporkan secara independen (tanpa campur tangan pemerintah) dan merupakan salah satu sumber terpenting jurnalisme berkualitas di Mesir.

Sayang, Sejak Mei 2017 situs web tersebut telah diblokir di negara ini. Kantor-kantornya digerebek dan pada bulan November 2019 beberapa anggota staf ditahan secara singkat tanpa tuduhan hukum.

Mesir adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi jurnalis. Editor dari Mada Masr mempertaruhkan banyak resiko untuk mempublish berita nya secara Independen. Inilah kenapa mereka dianggap sangat berbahaya bagi pemerintah. Bahkan orang-orang yang mengutip artikel-artikel yang diblokir dari Mada Masr bisa sangat rentan untuk ditangkap.

THE SILVER LINING

Rentetan cerita diatas adalah beberapa dari sekian pembungkaman yang terjadi di negara yang memiliki Rezim yang tidak pro kebenaran. Bahkan di indonesia pun, kita diingatkan oleh Kasus Jurnalis Fuad Muhammad Syarifudin pada masa orde baru.

Namun Udin lebih beruntung, terlepas dari dia yang dibunuh, Rezim yang dia kritik sudah benar-benar runtuh. Setidaknya, kita hanya bisa mendoakan Udin sudah tenang mengetahui kebenarannya dari alam sana.

Orang-orang diatas lain cerita, pasalnya rezim yang menarget mereka masih berkuasa. Segenap peraturan yang tidak pro ‘kebebasan pers’ masih ada sampai sekarang. Terlepas dari ada yang meninggal, dan tulisannya diblokir dan dihapus oleh pemerintahan mereka sendiri, namun tulisan-tulisan mereka masih ada kok.

Tulisan itu tersembunyi dan masih bisa dibaca oleh orang-orang dengan cara mendatangi perpustakaan rahasia. Perpustakaan itu berdiri di negeri tanpa bendera, negeri dimana pembatasan Pers tidak berlaku.

Tulisan mereka ada di tempat bernama The Uncensored Library

Lanjut ke bagian ke dua :

Kasus Pembungkaman Pers dan Perpustakaan Rahasia

Yth Pembaca,
Mohon jangan copas sembarangan artikel di blog ini, buatnya susah gan. Mengutip boleh, namun mohon sertakan sumber backlink ke blog ini. Terima Kasih

SHARE ARTIKELNYA BRO!